Dokumen Hukum Bisa Berbentuk NFT, Bagaimana Kemungkinannya?

Kemungkinan Dokumen Hukum Bentuk NFT – Hal ini bisa mulai Anda pertimbangkan mengingat penggunaan Non-Fungible Token atau NFT yang semakin dinamis. Bukan hanya untuk produk seni dan game saja, tapi dokumen hukum juga bisa dibuat dalam bentuk NFT. 

Baru-baru ini hakim di Inggris menyetujui pengajuan dokumen hukum yang bisa disajikan melalui blockchain dan NFT. Sebagai contoh, proses dan prosedur pengajuan gugatan yang sesuai dengan tindakan hukum bisa dilakukan melalui blockchain.

Baca juga: 11 Tren NFT di Masa Depan yang Menarik Anda Ketahui!

Latar Belakang Kemungkinan Dokumen Hukum Bentuk NFT!

Adanya latar belakang pertimbangan tentang kemungkina dokumen hukum bentuk NFT muncul disulut oleh kasus perjudian online yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Perkara kasus melibatkan aktivitas yang mempertukarkan mata uang kripto, serta platform lainnya, termasuk Binance. Bahkan pemberitahuan layanannya juga bisa melalui Blockchain, dan ini sesuai dengan dokumen pengadilan. Dokumen hukum bentuk NFT semacam ini setara dengan sertifikat keaslian yang berbentuk dokumen digital.   

Semua bermula ketika pengadilan di Inggris menangani kasus perjudian online yang memanfaatkan platform kripto untuk meraup keuntungan. Klaim yang diajukan oleh Fabrizio D’Aloia menyebut, pelaku mengkloning aset kripto dan terbukti berlaku curang ketika berada dalam tahanan broker. 

Putusan pengadilan menyebut, bahwa pertukaran yang dilakukan melanggar hukum. Bukti-bukti yang dipaparkan juga bisa memastikan bahwa kripto yang dicuri tidak dipindahkan atau dikeluarkan dari sistem mereka.

Gugatan pun dilakukan dalam bentuk airdrop dokumen NFT, menyesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi. Barang bukti juga berupa wallet kripto yang sempat digunakan oleh D’Aloia dan telah dicuri oleh sejumlah penipu.

Upaya semacam ini membuktikan, kejahatan di dunia kripto pun bisa ditangani dan lembaga peradilan cukup dinamis untuk mengikuti perkembangan teknologi perihal motif kriminal, meskipun identitas penjahat masih belum jelas. Tindakan semacam ini juga pernah dilakukan oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana NFT memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam layanan di pengadilan. Ini merupakan kick off pertimbangan dokumen hukum bentuk NFT muncul!

Tindakan pengadilan di Inggris terhadap kasus pelaporan kasus Blockchain bukanlah yang pertama. Pada tahun lalu, UK.’s Financial Conduct Authority and the Bank of England menyebarkan jaringan blockchain untuk menangani kasus pelaporan regulasi.

Kepala Eksekutif FCA Nikhil Rathi menyebut, pemeriksaan kepatuhan bisa diselesaikan dengan cepat, ketika pengadilan bisa menghubungkannya dengan peraturan yang dapat dibaca dan dieksekusi. Dalam hal ini, harus ada persetujuan untuk menghubungkan blockchain dan teknologi API.

Pengembangan Kripto dan NFT di Indonesia

Sebelum melihat adanya kemungkinan dokumen hukum bentuk NFT di Indonesia, ada baiknya jika kita melihat dulu pengembangan industri kripto dan NFT di Indonesia itu sendiri. Pada dasarnya menunjukkan tren yang bagus mengingat adanya instansi pemerintah yang sudah mulai mengambil langkah untuk memahami sekaligus mengatur transaksi kripto dan NFT di Indonesia. 

Salah satunya instansi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru-baru ini mengeluarkan regulasi terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Regulasi ini dituangkan dalam Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Tujuan penting dari regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022 ini adalah memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto. 

Dalam PerBa ini dihighlight beberapa point seperti: 

1. Larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal miliki Bappebti
2. Pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.
3. Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di exchange kripto di Indonesia saat ini.
4. Sanksi bagi exchange yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia

“Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. ASPAKRINDO mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam PerBa secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmand, dikutip dari liputan6.com.

Dengan demikian, bagaimana pandangan Anda terhadap kemungkinan Dokumen Hukum dalam bentuk NFT?

Adopsi NFT di Indonesia

Sebelum pemerintah mengambil sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap pergerakan industri kripto dan NFT di Indonesia. Pada dasarnya pemain kripto dan NFT di Indonesia sudah menunjukkan tren positif dengan peminat yang cukup banyak. 

Hal ini bisa Anda lihat dari pertumbuhan jumlah transaksi kripto dan NFT di Indonesia. Atau bisa juga dilihat dari jumlah marketplace yang menawarkan jasa untuk industri ini. Contoh beberapa marketplace NFT di Indonesia yang bisa Anda temukan seperti Kolektibel, TokoMall, Baliola dan masih banyak lagi. 

Baca juga: 8 Tips dan Strategi Menjual NFT di NFT Marketplace